Accumini.com –  Sejarah Penyuluhan di Indonesia: Dari Kebun Raya Bogor hingga UU SP3K. Penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki sejarah panjang yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan pertanian nasional. Sejak awal kemunculannya, penyuluhan telah menjadi instrumen pemberdayaan bagi petani dan pelaku usaha pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Transformasi pendekatan dari top-down ke partisipatif mencerminkan evolusi pemikiran pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Dalam perjalanannya, penyuluhan pertanian terus berkembang dan memperluas cakupannya ke berbagai sektor lainnya seperti agama, hukum, perpajakan, hingga koperasi, membentuk suatu sistem penyuluhan pembangunan yang lebih luas dan terintegrasi.
Konsep penyuluhan pertanian telah lama menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kemampuan petani agar mereka mampu mengelola usaha taninya secara produktif, efisien, dan menguntungkan. Sejak awal berdirinya Kebun Raya Bogor pada tahun 1817 oleh Reinwardt, ide penyuluhan mulai diperkenalkan melalui metode demonstrasi dan edukasi pertanian.
Berikut adalah perkembangan penting dalam sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia:
-
1871 – Kebun Raya Bogor menjadi tempat demonstrasi pertanian.
-
1905 – Penyuluhan dilakukan tidak langsung melalui perintah kepada petani lewat Pangreh Praja.
-
1910 – Penggunaan metode Olie Vlek (tetesan minyak) mulai diperkenalkan.
-
1921-1942 – Penyuluhan mulai diperluas meski terkendala anggaran dan fasilitas.
-
1942-1945 – Masa pendudukan Jepang, penyuluhan nyaris tidak ada, kegiatan pertanian dipaksakan.
-
1947 – BPMD (Balai Pendidikan Masyarakat Desa) didirikan.
-
1959-1961 – Program Padi Sentra seluas 1000 ha dengan metode penyuluhan paket.
-
1962 – IPB memulai program Demonstrasi Massal (Bimas).
-
1965/1966 – Program Bimas/Inmas lahir untuk peningkatan produksi dan pendapatan.
-
1970/1971 – Pelaksanaan program Bimas yang disempurnakan dengan unit desa (Wilud).
-
1974 – Didirikannya BLPP sebagai upaya memperkuat pelatihan penyuluhan.
-
1976/1977 – Diperkenalkannya sistem Laku (Latihan dan Kunjungan) melalui bantuan World Bank.
-
1986 – SKB Mentan dan Mendagri menetapkan BPP sebagai home base PPL dengan wilayah kerja.
-
1991 – BPP tidak lagi menjadi home base PPL; sistem koordinator PPL mulai diterapkan.
-
1996 – Penegasan pelaksanaan penyuluhan sub sektor di bawah kepala daerah.
-
1999 – Otonomi Daerah menjadikan kegiatan penyuluhan bergantung pada kebijakan daerah.
-
2006 – Terbitnya UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K (Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) yang menjamin hak-hak penyuluh dan pelaku utama sektor pertanian serta memberikan kepastian hukum dalam pelayanan penyuluhan.
Kesimpulan:
Sejarah panjang penyuluhan di Indonesia menggambarkan peran pentingnya dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dari masa kolonial hingga era reformasi dan otonomi daerah, sistem penyuluhan terus mengalami perbaikan kelembagaan dan pendekatan, termasuk melalui regulasi yang memperkuat peran serta perlindungan hukum bagi para penyuluh dan petani. Dengan semangat partisipatif dan kolaboratif, penyuluhan pertanian diharapkan tetap menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Indonesia.