Pemerintah Tingkatkan SDM Perkebunan Sawit Lewat Penyuluhan dan Sertifikasi: Aturan Lengkap Permen Pertanian 05/2025

Accumini.com –  Pemerintah Tingkatkan SDM Perkebunan Sawit Lewat Penyuluhan dan Sertifikasi: Aturan Lengkap Permen Pertanian 05/2025. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Salah satu poin penting dari regulasi ini adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai tulang punggung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Bab II dari peraturan ini secara khusus membahas strategi dan mekanisme pengembangan SDM sektor kelapa sawit, mencakup penyuluhan, pendidikan, pelatihan, hingga pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Tujuan Pengembangan SDM Sawit: Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa pengembangan SDM di sektor kelapa sawit bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, serta mendukung kemandirian dan daya saing para pelaku perkebunan.

2. Meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan, baik pada tingkat pekebun rakyat, kelembagaan pekebun, hingga perusahaan besar.

Dengan pengembangan ini, diharapkan para pelaku industri kelapa sawit mampu menjawab tantangan globalisasi, isu keberlanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama kelapa sawit dunia.

---

Strategi Pengembangan SDM: Empat Pilar Utama

Peraturan ini menegaskan bahwa pengembangan SDM dilaksanakan melalui empat pilar kegiatan utama:

1. Penyuluhan

2. Pendidikan

3. Pelatihan

4. Pendampingan dan Fasilitasi

Keempat pilar tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan saling melengkapi sebagai satu rangkaian pembangunan kapasitas SDM di sektor sawit. Namun dalam Bab II bagian kedua, fokus utama diarahkan pada aspek penyuluhan, sebagai garda terdepan dalam peningkatan pengetahuan praktis dan teknis di lapangan.

Penyuluhan Sawit: Membangun Kemampuan Berkelanjutan

Tujuan dan Bentuk Penyuluhan

Berdasarkan Pasal 5, penyuluhan sawit dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam mengelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Penyuluhan dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

• Bimbingan langsung di lapangan

• Konsultasi teknis

• Edukasi tematik

• Advokasi sejak tahap perencanaan hingga pasca panen

Hal ini memungkinkan pekebun dan pelaku usaha memperoleh informasi dan keterampilan baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani sawit.

Lembaga Pelaksana Penyuluhan: Formal dan Non-Formal

Keterlibatan Penyuluh Swadaya

Penyuluhan dilaksanakan oleh Penyuluh Swadaya melalui lembaga formal maupun non-formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Penunjukan lembaga ini ditetapkan oleh Direktur Utama, dengan mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak pelaksana penyuluhan.

Pasal 7 memperluas cakupan sasaran penyuluhan yang tidak hanya terbatas pada pekebun, tetapi juga meliputi:

• Kelembagaan pekebun (kelompok tani, koperasi, dll.)

• Perusahaan perkebunan besar

• Masyarakat sekitar kebun

Keterlibatan multipihak ini diharapkan mempercepat adopsi teknologi dan praktik terbaik di sektor sawit.

Penyuluh Swadaya: SDM Lokal yang Diberdayakan

Sumber Penyuluh

Pasal 8 memberikan penekanan pada pentingnya penumbuhan penyuluh swadaya, yang dapat berasal dari:

• Pekebun kelapa sawit itu sendiri

• Individu dengan latar belakang pendidikan kelapa sawit

Langkah ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk menjadi agen perubahan, sekaligus memperkuat partisipasi komunitas dalam pembangunan pertanian.

Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi

Untuk memastikan kualitas penyuluhan, Pasal 9 menyebutkan bahwa penyuluh swadaya akan mendapatkan program pengembangan kompetensi dan/atau sertifikasi profesi. Ini merupakan upaya profesionalisasi yang akan meningkatkan kredibilitas serta efektivitas penyuluhan di lapangan.

Pendanaan Penyuluhan: Didukung Dana Operasional dan Manajemen

Pemerintah juga menyiapkan pendanaan untuk mendukung kelancaran kegiatan penyuluhan. Sesuai Pasal 10 dan 11, penyuluh swadaya berhak memperoleh dana operasional, yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dana tersebut digunakan untuk dua hal utama:

1. Kegiatan penyuluhan secara langsung

2. Dukungan manajemen untuk memastikan program berjalan efisien dan terukur

Langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membangun kapasitas SDM di sektor sawit melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pedoman Teknis: Standar Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan tidak dilakukan secara sembarangan. Sesuai Pasal 12, semua kegiatan penyuluhan harus mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pedoman ini memuat paling sedikit:

• Kriteria penyuluh swadaya yang layak

• Tata cara pengusulan dana penyuluhan

• Kriteria lembaga formal dan non-formal pelaksana

• Mekanisme pengusulan dan pelaporan kegiatan

• Sistem pengawasan dan evaluasi

Dengan pedoman ini, seluruh proses penyuluhan akan terstandarisasi, akuntabel, dan mampu menciptakan dampak yang nyata di lapangan.

Dampak Implementasi Permen Pertanian 05/2025 terhadap Industri Sawit

Implementasi Bab II dari Permen Pertanian ini akan membawa beberapa perubahan strategis dalam pengelolaan SDM perkebunan kelapa sawit:

1. Mendorong profesionalisme pekebun rakyat, melalui peningkatan kapasitas teknis dan manajerial.

2. Memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan non-formal dan pelatihan praktis, termasuk sertifikasi kompetensi.

3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi, karena para pelaku industri memperoleh informasi yang sesuai kebutuhan lokal dan kontekstual.

4. Mendekatkan layanan penyuluhan dengan memberdayakan SDM lokal, seperti pekebun yang menjadi penyuluh swadaya.

5. Menumbuhkan kelembagaan tani yang kuat dan mandiri, sebagai basis utama pembangunan perkebunan berkelanjutan.

---

Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun regulasi ini disusun dengan baik, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya:

• Ketersediaan penyuluh swadaya berkualitas masih terbatas di beberapa wilayah sentra sawit.

• Koordinasi antara lembaga formal dan non-formal masih perlu ditingkatkan agar program penyuluhan tidak tumpang tindih.

• Pengawasan penggunaan dana penyuluhan harus dilakukan secara ketat agar dana digunakan tepat sasaran.

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah perlu:

• Aktif mendorong pelatihan penyuluh swadaya baru.

• Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan LSM lokal.

• Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk memudahkan pelaporan kegiatan penyuluhan.

Kesimpulan

Peraturan Menteri Pertanian No. 05 Tahun 2025 Bab II telah memberikan dasar hukum dan arah kebijakan yang kuat untuk pengembangan SDM di sektor kelapa sawit. Melalui mekanisme penyuluhan yang terstruktur, pendanaan yang jelas, dan sertifikasi profesi penyuluh, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam membangun perkebunan kelapa sawit yang profesional, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tantangan global terhadap kelapa sawit, seperti isu lingkungan dan deforestasi, peningkatan kapasitas SDM adalah kunci keberhasilan transformasi sektor ini ke arah yang lebih hijau dan inklusif.

Dengan penerapan regulasi ini secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan mempertahankan posisinya sebagai produsen sawit terbesar dunia, tetapi juga meningkatkan kualitas SDM lokal untuk masa depan industri yang lebih cerah.